Hindari Konflik Antarumat Beragama dengan Mengakui Perbedaan

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghindari konflik antarumat beragama yang kerap terjadi di Tanah Air. Salah satunya dengan mengakui perbedaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Selain itu, mewaspadai intervensi dari pihak luar juga menjadi hal penting agar suasana tidak semakin keruh. Hal tersebut diungkapkan Menteri Agama, Suryadharma Ali, seperti dilansir laman Kementerian Agama, 1/9/2012.

“Masalah kerukunan bersifat dinamis. Untuk terus tercipta rukun perlu kewaspadaan semua pihak. Ada pihak yang menghendaki terciptanya konflik agama yang menjadi pintu masuk konflik bermasyarakat,“ kata Menag.

Gangguan kerukunan diakuinya terjadi luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Sorotan media yang berlebihan ditambah penilaian pihak luar negeri dan pihak di luar umat beragama menyulut konflik. Alhasil, kualitas kerukunan Indonesia dinilai buruk, padahal yang terjadi justru sebaliknya.

“Kerukunan beragama terbaik di dunia karena bisa menghormati minoritas. Banyak provokator yang menginginkan terjadi konflik. Maka, tokoh umat beragama jangan mudah tersulut,bagi saya konflik kecil itu biasa karena kita keluarga bangsa yang besar,“ ungkapnya.

Setiap indikasi gesekan egoisme kedaerahan dimintanya ditanggapi dengan biasa. Perbedaan itu, sebut Menag, ciptaan Tuhan. Jadi, siapa yang mengingkari berarti tidak mengakui Tuhan. Justru, imbuhnya, negara-negara Eropa dan Barat harus belajar tentang kerukunan pada Indonesia. Lantaran mempunyai berbagai macam suku di 17 ribu pulau, agama, dan keyakinan namun bisa hidup berdampingan. “Keberagaman dan perbedaan yang diikat dalam nilai agama harus jadi kekuatan,“ imbuhnya.

Namun, dia tak bisa memungkiri ancaman dari internal umat juga harus diantisipasi. Peran Pusat Kerukunan Umat Beragama, tokoh masyarakat serta tokoh agama harus diikutsertakan. Mereka, sebutnya, harus bisa mengidentifikasi ajaran radikal dan berbeda dengan prinsip keagamaan yang bisa menimbulkan konflik. Pasalnya, aliran dalam suatu agama juga memunculkan potensi konflik serta perpecahan.

“Misalnya, petakan Sulawesi dimana ada indikasi gerakan radikal dan pahamnya tak sesuai, setelah itu tokoh agama datang dan memberi penerangan, penjelasan, serta membuka dialog penuh persaudaraan. Sehingga ada pelurusan ajaran agama. Pemahaman peta ajaran tadi bisa membantu antisipasi awal. Potensinya dideteksi sedini mungkin melalui diklat dan survei,“ demikian Menag menjelaskan.

Selama ini dia menilai ada sesuatu yang kurang sesuai dalam syiar dakwah. Lantaran masih terbatas dilakukan di masjid, pesantren, ataupun tempat-tempat ibadah. Padahal seharusnya juga menyentuh di tempat-tempat yang berpotensi konflik tadi.

Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag Prof Abdul Djamil turut menekankan bahwa misi utama kerukunan umat beragama, salah satunya peningkatan kualitas kerukunan. “Agama jangan menampilkan wajah yang tidak rukun, masalah ini adalah never ending story bangsa kita sehingga harus selalu diawali serta diakhiri dengan damai,“ ungkapnya.