Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, aksi terorisme yang terjadi di Tanah Air mengganggu proses demokratisasi, dan merugikan publik. Karena itu, kejahatan ini harus dilawan. Menurut dia, terorisme merupakan salah satu model kekerasan yang jadi problem di Indonesia.
“Idealnya, saya mendambakan sikap negara yang tegas, tetapi juga memenuhi satu prinsip kinerja penegakan hukum yang baik dalam menumpas, memerangi atau melakukan penegakan hukum terhadap tindakan terorisme ini,” kata Haris.
Menurut Haris, kelompok-kelompok ini mengganggu proses demokratisasi, melukai banyak orang, merugikan publik, dan merugikan warga yang harusnya dibela oleh negara. “Jadi dalam konteks ini, hak asasi yang mau saya sampaikan adalah harus ada peran aktif negara secara profesional melakukan tindakan penegakan hukum terhadap terorisme,” kata dia.
Catatannya, lanjut Haris, jangan sampai negara melakukan penegakan hukum secara tidak profesional. Karena hal itu bisa mengakibatkan pelanggaran HAM juga. Misalnya, penangkapan secara brutal, penyiksaan dalam pemeriksaan, terus ada BAP yang tidak sesuai keterangan. “Itu proses-proses hukum yang melanggar hak asasinya para orang yang diduga teroris itu,” ungkapnya.
“Mereka juga tetap punya hak yang harus dilindungi. Mereka juga manusia yang hak-hak nya harus dipenuhi. Saya khawatir sikap-sikap tidak profesional aparat negara dalam melakukan proses terhadap para teroris itu, justru akan menimbulkan problem baru,” imbuhnya.
Problem baru tersebut, yaitu: Pertama, tindakan yang melanggar aturan. Kedua, menimbulkan penderitaan dan kerugian buat orang-orang yang diduga teroris itu, dan secara psikologis akan menimbulkan kebencian terhadap Polisi.
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar