Jangan Gamang Hadapi Radikalisme

“Demokrasi akan tumbuh dengan baik tanpa adanya radikalisme,” kata Guru Besar Fisipol UGM, Muhadjir Muhammad Darwin dalam diskusi 'anti radikalisme dan prospek demokrasi di Indonesia' di UGM, Yogyakarta,

Muhadjir Darwin menambahkan, radikalisme harus dilawan dengan radikalisme pula. Dalam hal ini negara terutama aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki peran dan tanggungjawab dalam melawan radikalisme tersebut. Sikap radikalisme negara yang dimaksud seperti radikal dalam penegakan hukum.

“Disini negara yang punya tanggungjawab untuk melawan radikalisme seperti dalam penegakkan hukum. Selain itu janganlah negara berada pada posisi yang gamang dan terjebak pada mitos toleran dengan praktek radikalisme yang mengedepankan kekerasan,” imbuh Muhadjir.

Selain negara yang harus radikal melawan radikalisme, imbuh Muhadjir, masyarakat sipil yang tidak mendukung praktek radikalisme sudah saatnya untuk menggalang kekuatan dan bersuara.

Muhadjir yang juga Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM ini melihat negara terjebak hanya sekedar menjaga citra dan popularitas dengan sikapnya yang gamang dan toleran dengan praktek radikalisme tersebut.

Untuk mencapai demokratisasi yang diinginkan maka negara harus selalu proaktif menegakkan prinsip-prinsip demokrasi seperti equality (persamaan), liberty (kebebasan), dan fraternity (persaudaraan).

“Negara harus menjamin, menghargai, melindungi serta memfasilitasi penggunaan hak-hak setiap individu,”tegasnya.

Sementara itu, Mark Woodward dari Arizona State University dalam diskusi tersebut mengatakan, sebagai sebuah ideologi, radikalisme sangat memungkinkan tumbuh dimana saja, termasuk agama. Bahkan, di dalam agama yang sama sekalipun sangat mungkin muncul aliran yang berbeda.

“Sama agamanya tapi bisa berbeda alirannya. Ada yang mendukung pluralisme tapi ada pula yang cenderung radikal atau fundamentalis,” kata Mark.