FKPT Segera Dibentuk di Sultra

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memang masih tergolong daerah yang aman dari aksi terorisme. Namun demikian kewaspadaan terhadap aksi-aksi terorisme tetap ditumbuhkan. Untuk itulah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) segera membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen Agus Suryabakti menjelaskan, Sultra adalah provinsi keenam di tanah air untuk pembentukan FKPT. Provinsi lainnya di antaranya adalah Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat dan Riau.

FKPT dibentuk di Sultra melalui focus group discussion (FGD) yang menghadirkan unsur pimpinan daerah dan masyarakat yang difasilitasi oleh The Wahid Institute Jakarta. FGD ini digelar dua hari (24 – 25 Juli 2012) di Kendari.

“FKPT ini menjadi mitra strategis BNPT dalam melakukan upaya-upaya pencegahan munculnya kelompok radikal-teroris, baik dalam bentuk penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya terorisme maupun dalam memberdayakan kemampuan masyarakat untuk melakukan sistem deteksi dini terhadap munculnya kelompok radikal teroris di sekitar tempat tinggal masing-masing,” kata Agus di Kendari, Senin 23 Juli 2012 malam.

Sementara Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan Idris menjelaskan, melalui FKPT diharapkan dapat melahirkan kearifan lokal guna menanggulangi aksi-aksi radikal yang ada. Misalnya, melalui pendekatan tokoh masyarakat.

BNPT Gelar Rakor Antiterorisme di Sidoarjo

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan dan penanganan krisis dalam penanggulangan terorisme di gedung Edianto Balai Prajurit Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo, Jumat 27 Juli 2012.

Rapat koordinasi yang diikuti 118 perwira TNI/Polri Se-Jawa Timur ini dibuka secara resmi oleh Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara yang dilanjutkan dengan paparan oleh Direktur Penindakan BNPT Brigjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose.

Dalam sambutannya Tommy Basari mengatakan, pada kesempatan kali ini jajaran TNI/Polri wilayah Surabaya dan sekitarnya akan menerima Tim Safari dari BNPT yang akan menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dan Penanganan Krisis dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

Rapat Koordinasi ini, lanjutnya, bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam memandang permasalahan terorisme, khususnya bagi aparat keamanan dan aparat hukum, selain itu rakor ini sebagai sarana mencari solusi dalam menghadapi kelompok jaringan terorisme.

“Aparat harus mengetahui peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam penanganan masalah terorisme di daerah serta membangun kemitraan dan jaringan kerja dalam menghadapi setiap ancaman terorisme di masa yang akan datang,” ujar Tommy.

Pada kesempatan tersebut Tommy mengajak kepada semua peserta rapat agar menyimak dan mencermati informasi dan arahan-arahan yang disampaikan oleh Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Polisi Dr. Petrus Reinhard Golose.

“Semoga informasi dan arahannya dapat memberikan pencerahaan dan manfaat yang sangat besar bagi kita semua,” harapnya.

Di akhir sambutannya Tommy mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan Direktur Penindakan BNPT beserta Tim dalam memberikan informasi terbaru pada rapat kali ini.

Pelatihan Anti-Terorisme Segera Digelar di Sultra

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) cukup serius dalam mengantisipasi permasalahan terorisme di provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kendati hingga kini belum pernah terjadi ancaman terorisme di daerah ini, tetapi BNPT menilai perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen Agus Suryabakti, mengatakan bahwa setelah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dibentuk di Sultra langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah pelatihan Antiradikalisme-Antiterorisme.

“Pembentukan FKPT merupakan langkah awal. Setelah itu kami akan melakukan pelatihan terhadap para kader guna mengetahui tentang apa sebenarnya radikalisme dan terorisme serta bagaimana cara pencegahannya,” terang Agus di Kendari pada Rabu 25 Juli 2012.

Rencananya pelatihan tersebut akan segera dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Melalui pelatihan tersebut, pegiat FKPT juga akan diberikan pemahaman terkait cara pencegahan terorisme dan bagaimana menyosialisasikannya di daerah-daerah yang ada di Sultra.

Ia juga berharap dengan terbentuknya FKPT di Sultra menjadi salah satu mitra bagi BNPT dalam upaya pencegahan terorisme yang tetap menggunakan kearifan lokal.

Rakor BNPT Prov Kaltim Bersama Deputi I BNPT Bidang Pencegahan

Mayjen TNI Agus SB bersama Ketua KOMINDA membahas upaya-upaya pencegahan ide-ide radikal di kewilyahan

Peserta Rapat Koordinasi Anggota KOMINDA Propinsi Kalimantan Timur

Jangan Gamang Hadapi Radikalisme

“Demokrasi akan tumbuh dengan baik tanpa adanya radikalisme,” kata Guru Besar Fisipol UGM, Muhadjir Muhammad Darwin dalam diskusi 'anti radikalisme dan prospek demokrasi di Indonesia' di UGM, Yogyakarta,

Muhadjir Darwin menambahkan, radikalisme harus dilawan dengan radikalisme pula. Dalam hal ini negara terutama aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki peran dan tanggungjawab dalam melawan radikalisme tersebut. Sikap radikalisme negara yang dimaksud seperti radikal dalam penegakan hukum.

“Disini negara yang punya tanggungjawab untuk melawan radikalisme seperti dalam penegakkan hukum. Selain itu janganlah negara berada pada posisi yang gamang dan terjebak pada mitos toleran dengan praktek radikalisme yang mengedepankan kekerasan,” imbuh Muhadjir.

Selain negara yang harus radikal melawan radikalisme, imbuh Muhadjir, masyarakat sipil yang tidak mendukung praktek radikalisme sudah saatnya untuk menggalang kekuatan dan bersuara.

Muhadjir yang juga Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM ini melihat negara terjebak hanya sekedar menjaga citra dan popularitas dengan sikapnya yang gamang dan toleran dengan praktek radikalisme tersebut.

Untuk mencapai demokratisasi yang diinginkan maka negara harus selalu proaktif menegakkan prinsip-prinsip demokrasi seperti equality (persamaan), liberty (kebebasan), dan fraternity (persaudaraan).

“Negara harus menjamin, menghargai, melindungi serta memfasilitasi penggunaan hak-hak setiap individu,”tegasnya.

Sementara itu, Mark Woodward dari Arizona State University dalam diskusi tersebut mengatakan, sebagai sebuah ideologi, radikalisme sangat memungkinkan tumbuh dimana saja, termasuk agama. Bahkan, di dalam agama yang sama sekalipun sangat mungkin muncul aliran yang berbeda.

“Sama agamanya tapi bisa berbeda alirannya. Ada yang mendukung pluralisme tapi ada pula yang cenderung radikal atau fundamentalis,” kata Mark.